QUIZ PENGLING

 NAMA: AJENG NURSYIFA

NPM : 2215061031

KELAS : PSTI C

QUIZ PENGLING

Masalah yang terjadi : Kemiskinan

1. Akar masalah

    Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara

berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Salah satu ukuran

kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah

adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021).

Grafik kemiskinan di Indonesia berbanding lurus dengan Jawa Timur. Namun kemiskinan di Jawa

Timur masih melebihi angka kemiskinan di Indonesia, hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan

mengingat Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut

data BPS Indonesia (2021) rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur dinyatakan berada di urutan ke-15

dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ketiga dibandingkan dengan Pulau

Jawa seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (BPS Indonesia, 2021).

Hal ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di semua kelas sosial dimana pertumbuhan

ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat. Peningkatan kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun

tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja (BPS Jawa Timur,

2021). Selama ini mayoritas penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data sensus BPS

2020, 56,10% dari total penduduk Indonesia tinggal di Jawa, dimana 26,11% tinggal di Jawa Timur.

Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako pada pandemi Covid-19 juga menjadi salah

satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi

kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

2. siapa yang terdampak

    Jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Peneliti mengatakan meningkatnya angka kemiskinan karena kebijakan pandemi yang tak tegas di awal dan upaya untuk memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama

BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat virus corona.

Mereka yang masuk kategori miskin - berdasarkan data BPS - adalah yang pengeluarannya di bawah Rp460 ribu per orang atau Rp2,2 juta per keluarga per  bulan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty” (Tammie O’Nei, 2006,p-7). Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia yang tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut.

Ada manusia yang hak-hak asasinya dilanggar. Jika kemiskinan itu terjadi dalam keluarga, disitu ada anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kekurangan gizi, hingga kesehatannya bahkan jiwanya terancam. 

Selain itu juga terdapat anak-anak yang tidak mampu menikmati pendidikan, yang sebetulnya merupakan bagian dari haknya. Dan terdapat pula pelanggaran hak-hak asasi manusia jika orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, apalagi jika negara membiarkan itu semua terjadi. Dari perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya.

Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan tolak ukur paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Warga yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidupnya.

3. solusi permasalahan 

     1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga

2. Adanya upaya memberikan bantuan/subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya

3. Upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga/masyarakat, seperti jalan, listrik, dan lainnya.

4. Penghapusan larangan impor beras

5. Adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. 

6. Upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

7. Terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah

8. Mengupayakan mengurangi angka kematian ibu yang melahirkan

9. Mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro, sehingga dapat memberikan manfaat kepada warga setempat.

10. Memberikan warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warga miskin

11. Terus melakukan perbaiki pendidikan ke semua daerah yang ada, tanpa pilih kasih

12. Terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimana  pun berada.

4. siapa yang harus menerapkan solusi tersebut? 

        Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia 

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

Menyempurnakan program perlindungan sosial

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

Pemberdayaan masyarakat, dan

Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 

Panduan informasi 

http://bemuntar.com/Mengatasi-Kemiskinan-Apakah-Mungkin/

https://www.sosiologi.info/2021/10/cara-mengatasi-kemiskinan-di-indonesia-ini-12-solusinya.html

http://103.76.16.8/id/program/sekilas/